MENU Kamis, 19 Nov 2026
x

Yayasan Cakra Donya Atjeh Minta Penggambaran Sejarah dalam Film Malahayati Dikaji Ulang

waktu baca 3 menit
Minggu, 1 Nov 2026 00:45 22 Multazam Bimnews

BIMnews.co.id |BANDA ACEH

Yayasan Cakra Donya Atjeh (CDA) meminta produser dan tim produksi film yang mengangkat kisah Laksamana Keumalahayati atau Malahayati untuk mengkaji ulang sejumlah adegan yang dinilai belum memiliki landasan historis yang kuat. Penggambaran tersebut dikhawatirkan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik terhadap sejarah perjuangan dan kebudayaan Aceh.

Salah satu adegan yang menjadi perhatian CDA adalah visualisasi Laksamana Malahayati merobek bagian berwarna biru dari bendera Belanda hingga menyisakan warna merah dan putih. Menurut CDA, adegan tersebut berpotensi membangun persepsi seolah-olah terdapat hubungan historis antara tindakan Malahayati dengan lahirnya Bendera Merah Putih. Karena itu, penggambaran tersebut perlu dijelaskan berdasarkan sumber sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ketua Umum Yayasan Cakra Donya Atjeh, Mujahiddin, S.H., M.Si., menegaskan bahwa perjuangan Laksamana Malahayati merupakan bagian penting dari sejarah maritim, pertahanan, dan kedaulatan Kesultanan Aceh Darussalam yang harus disampaikan secara akurat.

“Kami menghargai kebebasan berkarya dan kreativitas para sineas. Namun, jangan sampai sejarah perjuangan Laksamana Malahayati dibangun melalui narasi yang berbeda dari fakta historis. Sejarah bukan sesuatu yang boleh diperlakukan sembarangan, terlebih ketika menyangkut kehormatan dan identitas suatu bangsa,” ujar Mujahiddin.

Ia meminta pihak produser membuka ruang dialog dengan Pemerintah Aceh, Wali Nanggroe Aceh, sejarawan, budayawan, serta pemangku adat sebelum film dipublikasikan secara luas. Pelibatan berbagai pihak tersebut dinilai sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan sejarah Aceh, bukan sebagai upaya membatasi kebebasan berekspresi dalam berkarya.

Senada dengan itu, Sekretaris Jenderal Yayasan Cakra Donya Atjeh, Irwan Syahputra (Syech Wan), menyayangkan belum adanya penjelasan yang dinilai memadai dari tim produksi terkait sumber dan dasar historis penggambaran sejumlah adegan dalam film tersebut.

“Ketika tokoh sejarah dan identitas suatu bangsa diangkat ke layar lebar, ada tanggung jawab moral dan intelektual yang harus dijunjung tinggi. Kami meminta pihak produksi menjelaskan sumber sejarah yang digunakan serta melakukan koreksi apabila ditemukan kekeliruan,” katanya.

Atas dasar itu, CDA mendesak pihak produser memberikan klarifikasi secara terbuka, mengkaji ulang adegan yang dipersoalkan, serta membuka dialog dengan para pemangku kepentingan di Aceh. CDA juga mengajak masyarakat dan diaspora Aceh di berbagai negara untuk menyampaikan aspirasi secara santun, konstruktif, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut CDA, upaya perlindungan terhadap sejarah dan kebudayaan Aceh memiliki landasan dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pemajuan Kebudayaan Aceh, serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

Berbagai regulasi tersebut menjadi bagian dari landasan perlindungan, pengembangan, dan pelestarian identitas serta warisan budaya. CDA juga mengingatkan pentingnya menghormati semangat kekhususan Aceh sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki yang menjadi salah satu landasan lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

Yayasan Cakra Donya Atjeh menegaskan bahwa pihaknya tidak menolak produksi film bertema sejarah. Sebaliknya, CDA mendukung karya perfilman yang mengangkat kejayaan dan peradaban Aceh ke tingkat nasional maupun internasional, sepanjang proses kreatifnya tetap memperhatikan penelitian, referensi, dan fakta sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bagi CDA, sejarah Laksamana Malahayati bukan sekadar materi cerita atau hiburan di layar lebar. Ia merupakan bagian dari warisan sejarah, kehormatan, dan identitas perjuangan Aceh yang harus dihormati, dilestarikan, serta dijaga keakuratannya untuk generasi mendatang. (***)

BIMnews.co.id – LINA

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA
x