
BIMnews.co.id | KOTA LANGSA

Polemik penetapan penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi mahasiswa baru tahun 2026 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa terus menjadi perhatian publik. Desakan agar pihak rektorat membuka secara transparan mekanisme penerimaan melalui jalur afirmasi kini mendapat dukungan dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPD LSM KPK-RI Aceh, Junaidi Yusuf, Minggu (01/11/2026).
Junaidi Yusuf menyatakan mendukung sikap dan tuntutan Presiden Mahasiswa (Presma) IAIN Langsa, Afsal Sabil, yang meminta pihak rektorat memberikan penjelasan secara terbuka terkait keberadaan jalur afirmasi dalam proses penetapan penerima KIP Kuliah tahun 2026.
Menurut Junaidi, penyaluran beasiswa yang bersumber dari program pemerintah tersebut harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, objektivitas, serta ketepatan sasaran. Jangan sampai program yang sejatinya diperuntukkan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu justru menimbulkan polemik akibat mekanisme seleksi yang tidak dijelaskan secara terbuka.

Ia menegaskan, bantuan pendidikan merupakan instrumen negara untuk memberikan kesempatan yang adil bagi masyarakat kurang mampu dalam memperoleh pendidikan tinggi. Karena itu, setiap proses penetapan penerima harus mengacu pada ketentuan yang berlaku, bukan berdasarkan kedekatan, kepentingan, ataupun intervensi pihak tertentu.
“Pada prinsipnya, kami mendukung desakan Presma IAIN Langsa agar pihak rektorat membuka secara terang benderang persoalan jalur afirmasi ini. Publik berhak mengetahui bagaimana mekanismenya, siapa pihak yang mengusulkan, serta apa dasar dan kriteria yang digunakan dalam menetapkan penerima beasiswa,” tegas Junaidi.
Sebelumnya, Presma IAIN Langsa, Afsal Sabil, mendesak pihak rektorat agar tidak menutup-nutupi informasi mengenai jalur afirmasi dalam penerimaan KIP Kuliah 2026. Desakan tersebut muncul setelah Wakil Rektor III IAIN Langsa, Iskandar Budiman, menyebutkan bahwa jalur afirmasi tersebut merupakan usulan dari salah seorang anggota DPR RI asal Aceh.
Afsal meminta pihak kampus mengungkapkan identitas anggota DPR RI yang dimaksud sekaligus menjelaskan secara terperinci mekanisme seleksi yang diterapkan melalui jalur tersebut.
Menurut Afsal, persoalan ini tidak cukup dijawab dengan pernyataan normatif. Pihak kampus harus memberikan penjelasan berdasarkan data dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Ia juga mempertanyakan apakah 74 mahasiswa yang masuk melalui jalur afirmasi telah mengikuti tahapan seleksi dan verifikasi ekonomi sebagaimana peserta jalur reguler atau justru memperoleh perlakuan berbeda.
Kekhawatiran tersebut semakin menguat setelah muncul dugaan bahwa dua dari 74 mahasiswa yang masuk melalui jalur afirmasi memiliki orang tua berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Namun, dugaan tersebut tetap perlu dibuktikan melalui verifikasi data dan klarifikasi resmi pihak kampus.
Menanggapi hal itu, Junaidi Yusuf menilai verifikasi ulang terhadap kondisi ekonomi penerima beasiswa merupakan langkah penting untuk memastikan bantuan pendidikan benar-benar diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan.
Ia meminta pihak rektorat tidak mengabaikan aspirasi mahasiswa dan masyarakat. Apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam proses seleksi, pihak kampus harus melakukan evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku.
“Jangan sampai mahasiswa yang benar-benar membutuhkan bantuan pendidikan justru kehilangan kesempatan karena adanya proses yang tidak transparan. Semua calon penerima harus mendapatkan perlakuan yang adil dan melalui proses verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan,” lanjutnya.
Junaidi juga menekankan bahwa status pekerjaan orang tua tidak semestinya dijadikan satu-satunya dasar untuk menyimpulkan seseorang memenuhi atau tidak memenuhi kriteria penerima bantuan. Penilaian harus dilakukan berdasarkan keseluruhan kondisi sosial ekonomi keluarga serta persyaratan resmi program KIP Kuliah.
Sebagaimana diketahui, Afsal Sabil sebelumnya menyampaikan bahwa terdapat sejumlah mahasiswa yang perlu diverifikasi kembali, terutama 74 nama yang disebut masuk melalui jalur afirmasi setelah sebelumnya tidak lolos seleksi administrasi.
Atas persoalan tersebut, terdapat tiga tuntutan utama yang disampaikan mahasiswa kepada Rektorat IAIN Langsa, yakni:
– Membuka secara transparan identitas anggota DPR RI asal Aceh yang disebut mengusulkan jalur afirmasi penerimaan KIP Kuliah 2026.
– Menjelaskan secara terbuka mekanisme, persyaratan, dan dasar pelaksanaan seleksi melalui jalur afirmasi.
– Melakukan verifikasi ulang terhadap kondisi sosial ekonomi seluruh penerima beasiswa, khususnya 74 mahasiswa yang disebut masuk melalui jalur afirmasi setelah sebelumnya tidak lolos seleksi administrasi.
Junaidi Yusuf berharap Rektorat IAIN Langsa segera memberikan klarifikasi resmi dan menyampaikan hasil evaluasi secara terbuka kepada mahasiswa maupun masyarakat.
Menurutnya, keterbukaan merupakan langkah penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan sekaligus memastikan program bantuan pemerintah tidak menyimpang dari tujuan utamanya.
“Jangan biarkan persoalan ini berlarut-larut tanpa kejelasan. Kami mendorong penyelesaian secara terbuka, objektif, dan berdasarkan aturan. Hak mahasiswa yang benar-benar membutuhkan harus dilindungi, sementara setiap dugaan penyimpangan harus diperiksa melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan,” tutup Junaidi. (***)
BIMnews.co.id – LINA

Tidak ada komentar