DPMG Aceh Evaluasi BUMDes di Abdya, Dorong Kemandirian Ekonomi Gampong
BIMnews.co.id | Blangpidie
Pemerintah Aceh melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Aceh melakukan peninjauan dan evaluasi terhadap sejumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Rabu (22/7/2026). Kegiatan ini bertujuan mendorong peningkatan tata kelola BUMDes agar mampu berkembang menjadi usaha desa yang mandiri dan berkontribusi terhadap perekonomian gampong.
Peninjauan dipimpin Sekretaris DPMG Aceh, Muhammad Nizar SSTP MSi, didampingi Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Pembinaan Keuangan Gampong DPMP4 Abdya, Diski Rahamdy SE, bersama tim, yakni Asmawarni SE dan Yuni Fitriansari SE.
Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah BUMDes Desa Adan, Kecamatan Tangan-Tangan, yang mengelola usaha produksi air minum dalam kemasan (AMDK) bermerek IRaya. Muhammad Nizar mengapresiasi konsistensi pengurus BUMDes tersebut yang sejak berdiri pada 2018 terus menjalankan usaha dan memenuhi target produksi.
Usai dari Desa Adan, rombongan melanjutkan peninjauan ke BUMDes Desa Alue Sungai Pinang, Kecamatan Jeumpa, untuk melihat perkembangan berbagai unit usaha yang dikelola, mulai dari objek wisata pemandian alam, perkebunan kelapa sawit, hingga usaha lainnya.
“Intinya BUMDes harus terus didorong agar lebih maju dan berkembang. Tentunya DPMP4 Abdya juga ikut serta membina dan mendampingi, sehingga apa yang menjadi kendala dapat dibantu, seperti peningkatan kapasitas produksi AMDK IRaya,” ujar Muhammad Nizar.
Ia menjelaskan, saat ini terdapat 2.748 BUMDes di Aceh, yang terdiri atas 606 BUMDes kategori perintis, 512 kategori pemula, 1.567 kategori berkembang, dan 63 BUMDes kategori maju.
Menurutnya, BUMDes di Aceh bergerak di berbagai sektor usaha, seperti pangan, jasa keuangan, air minum dalam kemasan, industri kecil, pariwisata desa, pengelolaan sampah, perikanan, peternakan, perdagangan, hingga pertanian.
Muhammad Nizar mengatakan, BUMDes dapat dikategorikan sebagai BUMDes maju apabila memiliki tata kelola usaha yang profesional, menjalin kemitraan dengan pihak ketiga, menerapkan pengelolaan keuangan yang akuntabel, serta mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes).
Untuk meningkatkan status BUMDes menjadi kategori maju, kata dia, sedikitnya ada enam aspek yang harus diperkuat, yakni kelembagaan melalui kelengkapan AD/ART, SOP dan badan hukum, tata kelola keuangan yang akuntabel, pengelolaan usaha yang profesional, penguatan kemitraan, kepastian pasar bagi produk yang dihasilkan, serta kontribusi nyata terhadap PADes dan kesejahteraan masyarakat.
Ia menegaskan, Pemerintah Aceh melalui DPMG akan terus memberikan pembinaan dan pendampingan kepada BUMDes agar mampu berkembang menjadi motor penggerak ekonomi desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong.
BIMnews.co.id – LINA
Pos terkait
Latest Post
Kategori 2
Kategori 3
Kategori 2
Kategori 3
Tidak ada komentar