
BIMnews.co.id | BANDA ACEH

Perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) asal Aceh menjadi perhatian Pemerintah Aceh sepanjang 2026. Hingga akhir September, sebanyak 598 PMI nonprosedural atau ilegal asal Aceh tercatat telah dipulangkan dari sejumlah negara.
Data tersebut menunjukkan masih adanya warga Aceh yang memilih bekerja ke luar negeri melalui jalur nonprosedural.
Kondisi ini menjadi perhatian Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk (Disnakermobduk) Aceh karena keberangkatan tanpa mengikuti prosedur resmi dapat meningkatkan risiko pekerja menjadi korban penipuan, eksploitasi hingga persoalan hukum di negara tujuan.

Kepala Disnakermobduk Aceh, Akmil Husen, mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran bekerja ke luar negeri yang disampaikan melalui calo atau pihak yang tidak memiliki kewenangan resmi.
Menurutnya, iming-iming pekerjaan dengan gaji besar dan proses keberangkatan yang cepat kerap menjadi daya tarik bagi masyarakat. Namun, keberangkatan tanpa dokumen dan mekanisme yang sah justru dapat menimbulkan persoalan ketika pekerja menghadapi masalah di negara tujuan.
“Jangan mudah percaya dengan bujuk rayu pihak yang menjanjikan pekerjaan instan dengan gaji besar di luar negeri. Pastikan informasi pekerjaan dan proses keberangkatannya melalui jalur resmi,” ujar Akmil.
Ia mengatakan, pemerintah terus memperkuat koordinasi dengan kementerian, lembaga serta instansi terkait untuk meningkatkan pengawasan terhadap mobilitas tenaga kerja asal Aceh.
Penguatan pengawasan tidak hanya dilakukan pada saat proses keberangkatan, tetapi juga diarahkan pada pemberian informasi dan edukasi kepada calon pekerja migran mengenai prosedur penempatan, dokumen yang harus dipenuhi serta hak dan kewajiban selama bekerja di luar negeri.
Akmil menegaskan, masyarakat yang ingin menjadi PMI perlu memastikan perusahaan penempatan, jenis pekerjaan, negara tujuan serta kontrak kerja sebelum memutuskan berangkat.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah masyarakat terjebak dalam praktik perekrutan ilegal yang pada akhirnya dapat menyulitkan proses perlindungan maupun pemulangan apabila terjadi persoalan.
Selain perlindungan PMI, pemerintah Aceh juga terus mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal sebagai bagian dari strategi memperluas akses masyarakat terhadap pasar kerja yang aman dan legal.
Upaya tersebut menjadi semakin penting di tengah meningkatnya mobilitas tenaga kerja dan terbukanya peluang kerja di luar negeri. Dengan keterampilan yang memadai serta proses penempatan melalui jalur resmi, masyarakat diharapkan memiliki posisi yang lebih kuat dalam memperoleh pekerjaan yang layak.
Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk tidak menjadikan jalur nonprosedural sebagai pilihan utama hanya karena tergiur proses cepat.
Informasi mengenai peluang kerja luar negeri, menurut pemerintah, perlu diverifikasi sebelum calon pekerja menyerahkan dokumen pribadi atau membayar sejumlah biaya kepada pihak tertentu.
Catatan 598 PMI yang telah dipulangkan hingga September 2026 sekaligus menjadi pengingat bahwa persoalan migrasi tenaga kerja bukan hanya berkaitan dengan keberangkatan, tetapi juga menyangkut aspek perlindungan, kompetensi, administrasi dan kepastian hukum.
Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, aparat penegak hukum, lembaga penempatan tenaga kerja serta masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola migrasi tenaga kerja yang lebih aman.
Disnakermobduk Aceh berharap masyarakat semakin memahami pentingnya bekerja ke luar negeri melalui prosedur resmi.
Dengan demikian, peluang kerja internasional dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan tanpa mengorbankan aspek keselamatan dan perlindungan pekerja.
Jika ingin dibuat lebih tajam sebagai berita liputan, saya juga bisa mengembangkan isu ini menjadi paket berita dengan data 598 PMI, modus calo, negara tujuan, jalur resmi bekerja ke luar negeri, dan statement Disnakermobduk Aceh agar terasa lebih kuat untuk media nasional. (***)
BIMnews.co.id – LINA

Tidak ada komentar