MENU Sabtu, 21 Nov 2026
x

Celah Pembuktian Qanun Jinayat dan Marwah Birokrasi: Membaca Pemecatan ASN di Balik Lepasnya Jerat Pidana

waktu baca 4 menit
Sabtu, 21 Nov 2026 04:29 7 Multazam Bimnews

Oleh: _Junaidi Yusuf Sekretaris DPD LSM KPK-RI Provinsi Aceh_

BIMnews.co.id | Banda Aceh 

Polemik penanganan kasus dugaan pelanggaran syariat sesama jenis yang menyeret mantan pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh menjadi cermin penting bagi penegakan hukum di Serambi Mekkah.

Publik sempat dibuat bertanya-tanya ketika terduga pelaku berinisial FD bersama pasangannya dikeluarkan dari tahanan Satpol PP dan WH karena masa penahanan berakhir dan berkas perkara dua kali dikembalikan jaksa akibat belum terpenuhinya unsur pembuktian pidana dalam Pasal 63 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Namun, di tengah perdebatan soal adanya celah definisi hukum pidana tersebut, langkah tegas justru datang dari ranah administrasi pemerintahan.

Berdasarkan rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN), Pemerintah Kota Banda Aceh menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap yang bersangkutan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Peristiwa ini menghadirkan diskursus menarik: mengapa seseorang yang belum dapat dijerat sanksi cambuk di peradilan syariat justru kehilangan status kepegawaiannya?

Kehati-hatian Hukum Pidana Islam dan Keterbatasan Definisi Qanun

Dalam tradisi hukum pidana Islam (fiqh jinayah), menjatuhkan sanksi fisik (‘uqubat) menuntut standar pembuktian yang sangat ketat. Kaidah fikih populer menegaskan, “Idra’u al-hudud bi asy-syubuhat”—hindarkanlah hukuman pidana apabila terdapat keraguan atau ketidakjelasan bukti.

Dalam perkara yang terjadi di Banda Aceh tersebut, kendala pembuktian muncul karena definisi liwath dalam Pasal 1 angka 28 Qanun Jinayat merujuk secara spesifik pada perbuatan penetrasi anal (dubur).

Ketika peristiwa yang tertangkap di lapangan tidak memenuhi unsur formil maupun materiil dari pasal tersebut, aparat penegak hukum terikat pada asas legalitas dan asas praduga tak bersalah (al-ashlu bara’atu adz-dzimmah).

Kondisi inilah yang memicu dorongan dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh agar pemerintah daerah segera merevisi Qanun Jinayat guna menutup celah kekosongan hukum terhadap berbagai bentuk perilaku penyimpangan seksual lainnya.

Ranah Etika Publik dan Disiplin Aparatur Negara

Berbeda dengan hukum pidana yang mengadili terpenuhi atau tidaknya unsur kejahatan, hukum administrasi kepegawaian bekerja di wilayah etika, kepatutan, dan kehormatan institusi.

Di Indonesia, perilaku aparatur negara diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN serta Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.

Dalam regulasi tersebut, seorang PNS wajib menjaga martabat, integritas, dan keteladanan, baik di dalam maupun di luar kedinasan.

Pelanggaran terhadap norma kesusilaan yang mencederai kehormatan korps pegawai negeri—terlebih terjadi di ruang kerja instansi pemerintahan—sudah cukup menjadi dasar bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk menjatuhkan hukuman disiplin berat.

Pemeriksaan internal kepegawaian tidak harus menunggu putusan pengadilan pidana berkekuatan hukum tetap karena objek yang dinilai adalah pelanggaran kode etik dan disiplin jabatan.

Korelasi dengan Prinsip Siyasah Syar’iyyah

Jika ditarik ke dalam kerangka hukum Islam, pencopotan pejabat publik yang tersandung skandal moral tetap memiliki legitimasi kuat, kendati ia lolos dari hukuman cambuk. Dalam konsep siyasah syar’iyyah (tata kelola pemerintahan Islam), seorang abdi negara memikul beban amanah (al-amanah) dan syarat kelayakan moral (al-‘adalah) yang jauh lebih tinggi dibandingkan warga biasa.

Ketiadaan bukti untuk menjatuhkan sanksi pidana tidak serta-merta memulihkan kewibawaan moral (muru’ah) seorang pejabat di mata masyarakat. Ketika perbuatan seorang aparatur menimbulkan kegaduhan sosial dan menggerus kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam menegakkan syariat, pemimpin memiliki kewenangan diskresi (ta’zir idari atau sanksi administratif) untuk mencopotnya demi menjaga kemaslahatan umum (maslahah ‘ammah) serta mencegah kerusakan moral yang lebih luas (sadd adz-dzari’ah).

Penutup

Kasus ini memberi dua pelajaran berharga bagi tata kelola hukum dan pemerintahan di Aceh.

Pertama, pembebasan tersangka dari tahanan karena kurangnya alat bukti pidana tidak boleh dimaknai sebagai pembenaran atas perilaku menyimpang, melainkan menjadi alarm bagi legislatif dan eksekutif untuk menyempurnakan rumusan delik dalam Qanun Jinayat.

Kedua, ketegasan sanksi pemecatan sebagai ASN membuktikan bahwa birokrasi memiliki mekanisme pertahanan etik sendiri. Di tanah yang menjunjung tinggi nilai-nilai syariat, ukuran kelayakan seorang abdi negara tidak hanya ditentukan oleh lolos atau tidaknya ia dari jerat pasal pidana, melainkan oleh terjaganya kehormatan dan keteladanan di tengah publik. (***)

BIMnews.co.id – LINA

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA
x