
BIMnews.co.id | Banda Aceh

Kejaksaan Negeri Banda Aceh dalam penanganan perkara Jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak dengan Terdakwa berinisial M.B.A.I., Penuntut Umum telah melaksanakan serangkaian proses penuntutan hingga pemeriksaan perkara pada tingkat banding di Mahkamah Syar’iyah Aceh.
Terhadap putusan tingkat banding yang dijatuhkan pada tanggal 5 November 2026, Penuntut Umum akan menempuh upaya hukum kasasi sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan kewenangan Penuntut Umum dalam menyikapi putusan pengadilan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
Perkara tersebut berawal dari peristiwa yang terjadi pada bulan Mei 2025 di salah satu hotel di wilayah Kota Banda Aceh. Dalam perkara ini, Terdakwa didakwa melakukan perbuatan Jarimah terhadap anak. Setelah melalui proses penyidikan dan pelimpahan perkara ke pengadilan, Penuntut Umum selanjutnya melaksanakan proses pembuktian di persidangan berdasarkan alat bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap.

Pada persidangan hari Kamis tanggal 10 September 2026, Penuntut Umum membacakan tuntutan terhadap Terdakwa M.B.A.I dengan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
Atas perbuatan tersebut, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi uqubat penjara selama 75 (tujuh puluh lima) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 21 September 2026, Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum.
Namun demikian, Majelis Hakim menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dan menjatuhkan uqubat penjara selama 70 (tujuh puluh) bulan, dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani, dengan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
Terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sama-sama menyatakan upaya hukum banding. Penuntut Umum menyatakan banding pada tanggal 28 September 2026, sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan banding pada tanggal 25 September 2026.
Dalam proses pemeriksaan perkara pada tingkat banding, Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding pada tanggal 30 September 2026 dan selanjutnya menyerahkan kontra memori banding pada tanggal 6 Oktober 2026. Sementara itu, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyerahkan memori banding pada tanggal 29 September 2026.
Selanjutnya, pada tanggal 5 November 2026, Mahkamah Syar’iyah Aceh menjatuhkan putusan tingkat banding dengan menerima permohonan banding Penuntut Umum dan Terdakwa serta menguatkan Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 28/JN/2026/MS.Bna tanggal 21 September 2026 dengan perubahan terhadap amar putusan.
Dalam putusan tersebut, Terdakwa dinyatakan terbukti melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dan dijatuhi uqubat penjara selama 20 (dua puluh) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan, dengan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
Selain itu, barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo A15 warna hitam ditetapkan dirampas untuk negara, serta Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).
Menyikapi putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh tersebut, Penuntut Umum akan melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Langkah ini merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan Penuntut Umum dalam menyikapi putusan pengadilan pada tingkat banding serta sebagai upaya untuk memperoleh pemeriksaan dan penilaian hukum lebih lanjut terhadap perkara tersebut pada tingkat kasasi.
Kejaksaan Negeri Banda Aceh menegaskan komitmennya untuk senantiasa melaksanakan penegakan hukum secara profesional, objektif, dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan kepentingan perlindungan anak sebagai korban.
Setiap proses penanganan perkara dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengedepankan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. (***)
BIMnews.co.id – LINA

Tidak ada komentar