
BIMnews.co.id BANDA ACEH

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah atau yang akrab disapa Dek Fadh, membantah tuduhan keterlibatannya dalam dugaan konspirasi bersama pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk menggerakkan aksi demonstrasi mahasiswa demi menggantikan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), melalui penunjukan pelaksana tugas (Plt).
Klarifikasi tersebut disampaikan Dek Fadh melalui sambungan telepon kepada Mustafarudin (Nyak Din), Juru Bicara Sekretariat Bersama (SEKBER) Aceh sekaligus Bendahara Yayasan Cakra Donya Atjeh, Jumat (23/10/2026). Klarifikasi itu merespons narasi di media sosial TikTok yang mengaitkan dirinya dengan dugaan konspirasi politik di balik aksi mahasiswa.
Dek Fadh menegaskan bahwa hubungan kerja antara dirinya, Mualem, dan pimpinan DPRA tetap berjalan baik. Ia juga membantah menggerakkan atau memanfaatkan aksi mahasiswa untuk kepentingan politik tertentu.

Menurutnya, penyampaian aspirasi merupakan bagian dari demokrasi yang harus dihormati. Namun, tuduhan mengenai keterlibatan pihak tertentu perlu didukung bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar spekulasi di media sosial.
Ia menekankan pentingnya menjaga komunikasi dan koordinasi antarpimpinan daerah demi stabilitas pemerintahan, kelancaran pelayanan publik, dan keberlanjutan pembangunan Aceh.
Nyak Din Tekankan Pentingnya Verifikasi Informasi
Menanggapi klarifikasi tersebut, Mustafarudin (Nyak Din) menilai masyarakat perlu menyikapi dinamika politik secara objektif dengan mengedepankan fakta dan informasi yang terverifikasi.
Juru Bicara SEKBER Aceh, menekankan bahwa klarifikasi langsung dari pihak terkait penting untuk mencegah kesalahpahaman. Menurutnya, aksi mahasiswa sebagai bentuk penyampaian aspirasi harus dibedakan dari dugaan agenda politik pihak tertentu yang belum terbukti.
Nyak Din juga mengajak semua pihak mengedepankan dialog, tabayun, dan komunikasi yang sehat. Ia mengingatkan bahwa perbedaan pandangan politik tidak seharusnya berkembang menjadi prasangka yang dapat mengganggu hubungan kelembagaan maupun mengalihkan perhatian dari kepentingan masyarakat Aceh.
Isu Plt Gubernur Harus Berdasarkan Ketentuan Hukum
Terkait isu kemungkinan penunjukan Plt Gubernur Aceh, mekanismenya harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan dan prosedur administrasi pemerintahan yang berlaku.
Aksi demonstrasi tidak dengan sendirinya mengubah status jabatan gubernur ataupun otomatis menjadikan wakil gubernur sebagai Plt. Setiap pelaksanaan tugas maupun perubahan status kepala daerah harus didasarkan pada kondisi yang diatur dalam hukum dan keputusan pejabat berwenang.
Karena itu, informasi mengenai kemungkinan pergantian atau penunjukan pejabat pelaksana tugas perlu merujuk pada sumber resmi, bukan asumsi yang berkembang di ruang publik.
Masyarakat Diimbau Tetap Bijak
Nyak Din mengimbau masyarakat Aceh agar tidak mudah terpengaruh atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, terutama narasi yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman mengenai hubungan antarpimpinan daerah.
Menurutnya, keterbukaan informasi, penghormatan terhadap kebebasan berpendapat, dan komunikasi yang konstruktif merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik serta stabilitas pemerintahan.
Di tengah dinamika politik yang berkembang, seluruh pihak diharapkan tetap mengedepankan fakta, menghormati proses demokrasi, dan menjaga suasana kondusif agar perhatian bersama tetap tertuju pada pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Aceh. (***)
BIMnews.co.id – LINA
Sumber: Syech Wanh
Jurnalis

Tidak ada komentar