MENU Kamis, 19 Nov 2026
x

Wabup Syukri: Kepastian Hukum Penting untuk Lindungi Hak Masyarakat Hukum Adat

waktu baca 3 menit
Selasa, 6 Okt 2026 11:17 16 Multazam Bimnews

BIMnews.co.id | Kota Jantho

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar menegaskan komitmennya untuk mempercepat pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat sebagai bagian dari upaya memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga hak masyarakat atas wilayah dan sumber daya yang menjadi ruang hidup masyarakat adat.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan kesepakatan bersama Program “Percepatan, Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh”, yang dirangkai dengan Focus Group Discussion (FGD) bertema peran pemerintah kabupaten dalam mempercepat pengakuan dan perlindungan masyarakat adat.

Kegiatan berlangsung di Gedung Dekranasda Aceh Besar, Gampong Gani, Kecamatan Ingin Jaya, Selasa (6/10/2026), dengan melibatkan unsur pemerintah daerah, Majelis Adat Aceh (MAA), para imum mukim, Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), mitra pembangunan serta sejumlah organisasi perangkat daerah terkait.

Wakil Bupati Aceh Besar Drs. Syukri A. Jalil mengatakan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat sangat penting untuk memberikan kekuatan hukum terhadap berbagai aktivitas masyarakat, khususnya dalam mengelola wilayah dan sumber daya yang menjadi bagian dari kehidupan mereka.

“Ini sangat penting dalam rangka untuk memberikan kekuatan dan kepastian hukum terhadap usaha-usaha yang dilaksanakan oleh masyarakat kita, untuk melindungi masyarakat kita sendiri,” kata Syukri.

Dyah juga menyampaikan data Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) mencatat terdapat 23 komunitas adat di Kabupaten Aceh Besar. Dari jumlah tersebut, delapan masyarakat hukum adat telah ditetapkan, sementara empat komunitas telah mengusulkan hutan adat.

Menurutnya, komitmen Aceh Besar semakin terlihat karena agenda pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat telah diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

Program tersebut meliputi penetapan tanah ulayat pada urusan pertanahan, pengakuan masyarakat hukum adat dan kearifan lokal pada urusan lingkungan hidup, pemberdayaan lembaga adat dan masyarakat hukum adat pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, serta pelestarian dan pengelolaan cagar budaya pada urusan kebudayaan.

“Integrasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah ini membuktikan bahwa pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di Kabupaten Aceh Besar bukan sekadar wacana, melainkan merupakan komitmen kerja yang terstruktur, terarah, serta didanai melalui alokasi APBD sebagai stimulus pembangunan daerah,” katanya.

Kepala Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), Kasmita Widodo, turut mengapresiasi kerja sama yang telah dibangun bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam memperkuat pengakuan wilayah adat, hutan adat serta hak-hak masyarakat adat.

Ia berharap kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan mitra pembangunan dapat terus diperkuat agar proses perlindungan masyarakat adat tidak berhenti pada pengakuan administratif, tetapi berlanjut pada penguatan kapasitas masyarakat dalam mengelola wilayah dan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Kasmita menilai sinergi lintas pihak diperlukan untuk memastikan data, kebijakan dan langkah perlindungan masyarakat adat dapat berjalan searah. Dengan kolaborasi tersebut, hak masyarakat atas wilayah adat diharapkan semakin memperoleh kepastian dan dukungan dalam proses pembangunan.

Melalui kesepakatan bersama dan FGD tersebut, Pemkab Aceh Besar berharap lahir rekomendasi serta langkah tindak lanjut yang lebih terukur dalam mempercepat pengakuan, memberikan perlindungan hukum, memperkuat kelembagaan adat dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat hukum adat.

Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjaga adat dan budaya, melindungi hak masyarakat serta mendorong pengelolaan wilayah dan sumber daya alam yang memberikan manfaat bagi masyarakat Aceh Besar.

Turut hadir Ketua MAA Aceh Besar H Anwar Ahmad SEAk, sejumlah kepala OPD Aceh Besar, dan tokoh-tokoh masyarakat.(***)

BIMnews.co.id – LINA

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA
x